Motto: Marimoi Ngone Futuru
Maluku Utara adalah salah satu provinsi di Indonesia. Provinsi yang biasa disingkat sebagai "Malut" ini terdiri dari beberapa pulau di Kepulauan Maluku.
Ibukota terletak di Sofifi, Kecamatan Oba Utara, sejak 4 Agustus 2010 menggantikan kota terbesarnya, Ternate yang berfungsi sebagai ibukota sementara selama 11 tahun untuk menunggu kesiapan infrastruktur Sofifi[3].
Kondisi Geografis
Luas total wilayah Provinsi Maluku Utara mencapai 140.255,32 km². Sebagian besar merupakan wilayah perairan laut, yaitu seluas 106.977,32 km² (76,27%). Sisanya seluas 33.278 km² (23,73%) adalah daratan.
Pulau-Pulau
Provinsi Maluku Utara terdiri dari 395 pulau besar dan kecil. Pulau yang dihuni sebanyak 64 buah dan yang tidak dihuni sebanyak 331 buah.
Pulau Halmahera (18.000 km²)
Pulau Cibi (3.900 km²)
Pulau Taliabu (3.195 km²)
Pulau Bacan (2.878 km²)
Pulau Morotai (2.325 km²)
Pulau Ternate
Pulau Tidore
Pulau Makian
Pulau Kayoa
Pulau Gebe
Sejarah
Sebelum Penjajahan
Daerah ini pada mulanya adalah bekas wilayah empat kerajaan Islam terbesar di bagian timur Nusantara yang dikenal dengan sebutan Kesultanan Moloku Kie Raha (Kesultanan Empat Gunung di Maluku), yaitu:
Kesultanan Bacan
Kesultanan Jailolo
Kesultanan Tidore
Kesultanan Ternate.
Pendudukan Militer Jepang
Pada era ini, Ternate menjadi pusat kedudukan penguasa Jepang untuk wilayah Pasifik.
Zaman Kemerdekaan
Orde Lama
Pada era ini, posisi dan peran Maluku Utara terus mengalami kemorosotan, kedudukannya sebagai karesidenan sempat dinikmati Ternate antara tahun 1945-1957. Setelah itu kedudukannya dibagi ke dalam beberapa Daerah Tingkat II (kabupaten).
Upaya merintis pembentukan Provinsi Maluku Utara telah dimulai sejak 19 September 1957. Ketika itu DPRD peralihan mengeluarkan keputusan untuk membentuk Provinsi Maluku Utara untuk mendukung perjuangan untuk mengembalikan Irian Barat melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 1956, namun upaya ini terhenti setelah munculnya peristiwa pemberontakan Permesta.
Pada tahun 1963, sejumlah tokoh partai politik seperti Partindo, PSII, NU, Partai Katolik dan Parkindo melanjutkan upaya yang pernah dilakukan dengan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Gotong Royong (DPRD-GR) untuk memperjuangkan pembentukan Provinsi Maluku Utara. DPRD-GR merespons upaya ini dengan mengeluarkan resolusi Nomor 4/DPRD-GR/1964 yang intinya memberikan dukungan atas upaya pembentukan Provinsi Maluku Utara. Namun pergantian pemerintahan dari orde lama ke orde baru mengakibatkan upaya-upaya rintisan yang telah dilakukan tersebut tidak mendapat tindak lanjut yang konkrit.
Orde Baru
Pada masa Orde Baru, daerah Moloku Kie Raha ini terbagi menjadi dua kabupaten dan satu kota administratif. Kabupaten Maluku Utara beribukota di Ternate, Kabupaten Halmahera Tengah beribukota di Soa Sio, Tidore dan Kota Administratif Ternate beribukota di Kota Ternate. Ketiga daerah kabupaten/kota ini masih termasuk wilayah Provinsi Maluku.
Orde Reformasi
Pada masa pemerintahan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, muncul pemikiran untuk melakukan percepatan pembangunan di beberapa wilayah potensial dengan membentuk provinsi-provinsi baru. Provinsi Maluku termasuk salah satu wilayah potensial yang perlu dilakukan percepatan pembangunan melalui pemekaran wilayah provinsi, terutama karena laju pembangunan antara wilayah utara dan selatan dan atau antara wilayah tengah dan tenggara yang tidak serasi.
Atas dasar itu, pemerintah membentuk Provinsi Maluku Utara (dengan ibukota sementara di Ternate) yang dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pemekaran Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.[4]
Dengan demikian provinsi ini secara resmi berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999 sebagai pemekaran dari Provinsi Maluku dengan wilayah administrasi terdiri atas Kabupaten Maluku Utara, Kota Ternate dan Kabupaten Maluku Utara.
Selanjutnya dibentuk lagi beberapa daerah otonom baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kota Tidore.
Kabupaten dan Kota
No. Kabupaten/Kota Ibu kota
1 Kabupaten Halmahera Barat Jailolo
2 Kabupaten Halmahera Tengah Weda
3 Kabupaten Halmahera Utara Tobelo
4 Kabupaten Halmahera Selatan Labuha
5 Kabupaten Kepulauan Sula Sanana
6 Kabupaten Halmahera Timur Maba
7 Kabupaten Pulau Morotai Morotai Selatan
8 Kota Ternate Ternate
9 Kota Tidore Kepulauan Soasiu
Kabupaten 6
Kota 2
Kecamatan 45
Desa/kelurahan 730
Pemerintahan
Gubernur
No. Nama Sejak Hingga Keterangan
1.Saleh Latuconsina (Pejabat Gubernur) ? 18 April 2002
2.Sinyo Harry Sarundajang (Pejabat Gubernur) 18 April 2002 25 November 2002 Dilantik oleh Mendagri Hari Sabarno
3.Thaib Armaiyn 25 November 2002 25 November 2007 Dilantik oleh Mendagri Hari Sabarno.
4.Sekretaris Provinsi Maluku Utara 25 November 2002 2007 Dilantik oleh Mendagri Hari Sabarno.
5.Timbul Pudjianto (Pejabat Gubernur) 2007 2008 Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD). Hasil pemilihan kepala daerah masih disengketakan antara pasangan Thaib Armaiyn dan Abdul Gani Kasuba dengan pasangan Abdul Gafur dan Aburahim Fabanyo.
6.Thaib Armaiyn Oktober 2008 sekarang
Perwakilan
DPRD Maluku Utara hasil Pemilihan Umum Legislatif 2009 tersusun dari 15 partai, dengan perincian sebagai berikut:[5]
Partai Kursi %
Partai Golkar 10 -
Partai Demokrat 5 -
PDI-P 5 -
PKS 4 -
PBB 4 -
PAN 4 -
Partai Gerindra 2 -
Partai Hanura 2 -
PDS 2 -
PDK 1 -
PPP 1 -
PKPB 1 -
PPD 1 -
Barnas 1 -
Total 45 100,0
Ekonomi
Perekonomian daerah sebagian besar bersumber dari perekonomian rakyat yang bertumpu pada sektor pertanian, perikanan dan jenis hasil laut lainnya.
Daya gerak ekonomi swasta menunjukkan orientasi ekspor, antara lain:
Pengolahan Kayu (Pulau Halmahera)
Falabisahaya (Pulau Mangoli)
Perkebunan Pisang di Galela (Pulau Halmahera)
Perikanan dengan melibatkan perikanan rakyat oleh PT. Usaha Mina (BUMN) di Panamboang (Pulau Bacan)
Tambang Emas oleh PT. Nusa Halmahera Mineral di Kao dan Malifut (Pulau Halmahera)
Tambang Nikel oleh PT. Aneka Tambang di Pulau Gebe dan Pulau Pakal
Transportasi
Jalan Darat
Panjang Jalan
Jalan negara; sepanjang 58,50 km
Jalan provinsi; sepanjang 404 km
Jalan kabupaten; sepanjang 501,20 km
Fisik Jalan
Jalan aspal; sepanjang 106 km
Jalan sirtu; sepanjang 6 km
Jalan tanah; sepanjang 851,7 Km
Kondisi Jalan
Baik; sepanjang 4 km,
Sedang; sepanjang 56,3 km
Rusak ringan; sepanjang 112,7 km
Rusak berat; sepanjang 474 km
Belum ditembus; sepanjang 310,4 km
Kendaraan Angkutan (per April 2010)
Roda dua (ojek); sejumlah > 5000 unit
Roda empat; sejumlah > 500 unit
Mobil Penumpang (Mikrolet dan Carry); sejumlah > 300 unit
Mobil (Pick Up) Led Bak R6; sejumlah > 300 unit
Roda enam; sejumlah 50 unit
Mobil Barang (Truck Bak Kayu); sejumlah 100 unit
Mobil Barang (Dump Truck); sejumlah 100 unit
Catatan kaki
^ "Perpres No. 6 Tahun 2011". 17 Februari 2011. Diakses pada 23 Mei 2011.
^ Sensus Penduduk 2010
^ "SBY Resmikan Perpindahan Ibu Kota Maluku", Kompas Daring, 4 Agustus 2010. Diakses pada 4 Agustus 2010.
^ Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negera Nomor 3895
^ Partai Golkar Tempatkan Wakil Terbanyak di DPRD Provinsi Malut. Media Indonesia Daring. Edisi 19-05-2009.
Pranala luar
(Indonesia) Situs resmi pemerintah provinsi
Profil Demografi Maluku+Utara
Profil Ekonomi Maluku+Utara
Profil Wisata Maluku+Utara
Ekonomi Regional Maluku+Utara
Statistik Regional Maluku+Utara
(Indonesia) Badan Pusat Statistik: Maluku Utara