SEJARAH PEMERINTAHAN
Provinsi Papua Barat awalnya bernama Irian Jaya Barat, berdiri atas dasar UU Nomor 45 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, Provinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong. Serta mendapat dukungan dari SK DPRD Provinsi Irian Jaya Nomor 10 Tahun 1999 tentang pemekaran Provinsi Irian Jaya menjadi tiga provinsi. Setelah dipromulgasikan pada tanggal 1 Oktober 1999 oleh Presiden B.J. Habibie, rencana pemekaran provinsimenjadi tiga ditolak warga papua di Jayapura dengan demonstrasi akbar pada tanggal 14 Oktober 1999. Sejak saat itu pemekaran provinsi ditangguhkan, sementara pemekaran kabupaten tetap dilaksanakan sesuai UU Nomor 45 Tahun 1999.
Pada tahun 2002, atas permintaan masyarakat Irian Jaya Barat yang diwakili Tim 315. Pemekaran Irian Jaya Barat kembali diaktifkan berdasarkan Inpres Nomor I Tahun 2003 yang dikeluarkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 27 Januari 2003. Sejak saat itu, Provinsi Irian Jaya Barat perlahan membentuk dirinya menjadi provinsi definitif. Dalam perjalanannya, Provinsi Irian Jaya Barat mendapat tekanan keras dari induknya Provinsi Papua, hingga ke Mahkamah Konstitusi melalui uji materiil. Mahkamah Konstitusi akhirnya membatalkan UU Nomor 45 Tahun 1999 yang menjadi payung hukum Provinsi Irian Jaya Barat. Namun Provinsi Irian Jaya Barat tetap diakui keberadaannya.
Setelah itu, Provinsi Irian Jaya terus diperlengkapi sistem pemerintahannya, walaupun di sisi lain payung hukumnya telah dibatalkan. Setelah memiliki wilayah yang jelas, penduduk, aparatur pemerintahan, anggaran, anggota DPRD, akhirnya Provinsi Irian Jaya Barat menjadi penuh ketika memiliki gurbernur dan wakil gurbernur definitif Abraham O. Atururi dan Drs. Rahimin Katjong, M.Ed yang dilantik pada tanggal 24 Juli 2006. Sejak saat itu, pertentangan selama lebih dari 6 tahun sejak UU Nomor 45 Tahun 1999 dikumandangkan, dan pertentangan sengit selama 3 tahun sejak Inpres Nomor 1 Tahun 2003 dikeluarkan berakhir dan Provinsi Irian Jaya Barat mulai membangun dirinya secara sah.
Dan sejak tanggal 18-04-2007 berubah nama menjadi Provinsi Papua Barat, berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2007.
SEKILAS PAPUA BARAT
Gubernur : Abraham Octavianus Atururi (Brigjen Marinir Purn.)
Wakil Gurbernur : Drs. Rahimin Katjong, M.Ed.
Wilayah Pemerintahan :
Provinsi Papua Barat beribukota di Kabupaten Manokwari. Secara administratif, Provinsi Papua Barat terdiri dari 8 (delapan) kabupaten dan 1 (satu) kotamadya, yaitu Kabupaten Fak-fak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat, dan Kotamadya Sorong. Terdiri dari 124 Kecamatan, 48 Kelurahan, dan 1173 Kampung.
Pembagian Daerah Administratif menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2005 – 2007Kabupaten / Kota Ibukota Jlh. Kecamatan Jumlah Sesuai SK
Kampung Kelurahan
1. Kab. Fakfak Fakfak 9 104 5
2. Kab. Kaimana Kaimana 7 84 2
3. Kab. Teluk Wondama Wasior 7 56 -
4. Kab. Teluk Bintuni Bintuni 24 113 2
5. Kab. Manokwari Manokwari 29 412 9
6. Kab. Sorong Selatan Teminabuan 14 214 3
7. Kab. Sorong Aimas 16 105 5
8. Kab. Raja Ampat Waisai 13 85 -
9. Kota Sorong Sorong 5 - 22
Total 124 1173 48
Sumber : Papua Barat Dalam Angka Tahun 2008
Penduduk :
Pada tahun 1990 jumlah penduduk di Provinsi Papua Barat tercatat sebanyak 385.509 jiwa, sedangkan pada tahun 2000 tercatat 571.107 jiwa, dan tahun 2007 telah mencapai 722.981 jiwa.
Jumlah dan Kepadatan Penduduk per Kilometer persegi dan per Rumahtangga menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2004 – 2007Kabupaten / Kota Luas wilayah (km2) Jumlah Kepadatan Penduduk
Penduduk Rumah tangga per km per RT
1. Kab. Fakfak 14.320,00 66.254 16.768 5 1
2. Kab. Kaimana 18.500,00 41.660 9.312 2 1
3. Kab. Teluk Wondama 12.146,62 22.936 5.888 2 0
4. Kab. Teluk Bintuni 18.637,00 53.664 9.312 3 0
5. Kab. Manokwari 14.448,50 171.222 56.352 12 0
6. Kab. Sorong Selatan 29.810,00 60.934 12.704 2 4
7. Kab. Sorong 28.894,00 97.810 18.685 3 0
8. Kab. Raja Ampat 6.084,50 40.912 6.912 7 1
9. Kota Sorong 344,49 167.589 37.568 486 1
Sumber : Papua Barat Dalam Angka Tahun 2008
Agama :
Penduduk Provinsi Papua Barat memeluk agama yang berbeda-beda, namun kerukunan hidup beragama dapat terjaga dengan baik, hal ini terlihat dari tumbuhnya fasilitas peribadatan bagi semua pemeluk agama dan bertambahnya rohaniawan dari masing-masing agama. Data Tahun 2006 menunjukkan bahwa prosentase terbesar pemeluk agama adalah Kristen Protestan (50,70%), kemudian Islam (41,27%), Kristen Katolik (7,70%), Hindu (0,12%), Budha (0,08%) dan Konghucu (0,01%). Pada Provinsi Papua Barat terdapat Kabupaten yang mendapat julukan Kota Injil yaitu Kabupaten Manokwari dimana pertama kali Injil datang ke Tanah Papua di Pulau Mansinam yang merupakan wilayah Kabupaten Manokwari.
Geografis :
Provinsi Papua Barat terletak antara 0 – 4 derajat Lintang Selatan dan 124 – 132 derajat Bujur Timur, tepat dibawah garis katulistiwa dengan ketinggian 0 – 100 meter dari permukaan laut. Luas wilayah Provinsi Papua Barat sebesar 126.093 kilometer persegi.
Batas Utara: Laut Pasifik, Batas Barat: Laut Seram Provinsi Maluku, Batas Selatan: Laut Banda Provinsi Maluku, Batas Timur: Provinsi Papua.
Kabupaten Fakfak merupakan kabupaten tertinggi dengan ketinggian 10 – 100 meter diatas permukaan laut, sedangkan kota-kota lainnnya berkisar antara 10 – 50 meter diatas permukaan laut.
Luas Wilayah Kabupaten / Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2007Kabupaten / Kota Luas (km2) Persentase
1. Kab. Fakfak 14.320,00 10,00
2. Kab. Kaimana 18.500,00 12,92
3. Kab. Teluk Wondama 12.146,62 8,48
4. Kab. Teluk Bintuni 18.637,00 13,02
5. Kab. Manokwari 14.448,50 10,09
6. Kab. Sorong Selatan 29.810,00 20,82
7. Kab. Sorong 28.894,00 20,18
8. Kab. Raja Ampat 6.084,50 4,25
9. Kota Sorong 344,49 0,24
Sumber : Papua Barat Dalam Angka Tahun 2008
VISI DAN MISI PROVINSI PAPUA BARAT
Visi
Terwujudnya Masyarakat Papua Barat yang Bersatu, Berpendidikan dan Berbudaya serta Menumbuhkembangkan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa Guna Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Demokratis, Adil, Sejahtera dan Mandiri.
Misi
1. Reorientasi Paradigma Pembangunan; Paradigma Pembangunan mengacu pada pemberdayaan potensi lokal dan institusi ekonomi rakyat.
2. Revitalisasi potensi SDM dan SDA; semua potensi SDA dikelola dalam perspektif untuk kemaslahatan masyarakat, secara fungsional dan akuntabilitas dan transparan, yang ditunjang oleh pengembangan kualitas SDM dengan kompetensi-kompetensi sektoral.
3. Reaktualisasi; Budaya lokal menjadi pendorong dan wahana proses pembangunan semua sektor, sehingga proses pembangunan menjadi kontekstual.
4. Refungsionalisasi lembaga; Pemberdayaan semua lembaga pemerintah dan masyarakat dalam semangat kewirausahaan yang transparan dan akuntabilitas, guna mendorong percepatan pembangunan yang berbasis ekonomi kerakyatan.
5. Persatuan adalah persyaratan yang diperlukan dalam proses pembangunan semua sektor, keharmonisan kehidupan sosial masyarakat Papua Barat selama ini harus dipertahankan dan dikembangkan dengan memposisikan semua komponen masyarakat dalam kebersamaan untuk berperan serta dalam proses pembangunan.
6. Persatuan juga dimaksud sebagai komitmen masyarakat dan pemerintah Papua Barat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pengembangan Good Governance yaitu pemerintah demokratis dan penegakan supremasi hukum.
LAMBANG DAERAH
Tulisan Papua Barat menjelaskan nama Provinsi Papua Barat
Bintang berwarna putih bermakna Ketuhanan Yang Maha Esa dan Cita-cita serta harapan yang akan diwujudkan.
Pohon dan ikan bermakna bahwa Provinsi Papua Barat memiliki Sumber Daya Hutan dan Sumber Daya Laut yang berpotensi untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Menara kilang dengan semburan api berwarna merah bermakna bahwa Provinsi Papua Barat memiliki kekayaan bahan tambang yang melimpah.
Leher dan Kepala Burung Kasuari menghadap ke kanan dalam bidang lingkaran hijau bermakna bahwa Provinsi Papua Barat secara geografis terletak di wilayah leher dan kepala burung pulau Papua, sekaligus memilki filosofi ketangguhan, keberanian, kekuatan dan ketahanan menghadapi tantangan pembangunan dimasa depan serta berkeyakinan bahwa dengan semangat persatuan dan kesatuan, kesinambungan pembangunan akan mewujudkan masa depan yang cerah.
Bidang Hijau yang diapit 3 (tiga) bidang biru bermakna kesatuan tekad dan perjuangan dari 3 (tiga) unsur ; Pemerintah, Rakyat/Adat dan Agama mewujudkan keberadaan Provinsi Papua Barat.
Perisai dengan warna dasar biru bersudut lima bermakna bahwa provinsi Papua Barat berasaskan Pancasila yang mampu melindungi seluruh rakyat.
Sepasang pelepah daun sagu, masing-masing pelepah bagian kanan terdiri dari 12 (dua belas) pasang anak daun, bagian kiri terdiri dari 10 (sepuluh) pasang anak daun yang diikat oleh dua angka sembilan bermotif ukiran karerin budaya Papua, bermakna bahwa Provinsi Papua Barat dibentuk pada tanggal 12 Oktober 1999 sebagai Provinsi ke-2 di Tanah Papua dan ke-31 di wilayah NKRI. Sagu merupakan makanan pokok masyarakat Provinsi Papua Barat yang melambangkan kesejehteraan dan kemakmuran.
Seutas pita berwarna kuning bertuliskan CINTAKU NEGERIKU terletak di bagian bawah perisai merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perisai bermakna folosofis perjuangan seluruh komponen masyarakat untuk mempertahankan keberadaan Provinsi Papua Barat dalam bingkai NKRI.
PROFIL GUBERNUR
Nama : ABRAHAM OKTAVIANUS ATURURI
Tempat Tanggal Lahir : Serui, 13 Oktober 1950
Agama : Kristen Katolik
Pendidikan Terakhir : Akabri Laut
Nama Isteri : Julieta D. Ximenes
Jumlah Anak : 5 (Lima) Orang
Riwayat Pekerjaan : TNI-AL, Bupati Sorong (1992-1997), Wagub Irian Jaya (1996-2000), Gubernur Papua Barat (2006-2011)
Riwayat Organisasi : Wakil Ketua KONI Irian Jaya, Ketua PMI Irian Jaya, Ketua KONI Papua Barat, Ketua Umum Mabida Papua Barat
PROFIL WAKIL GUBERNUR
Nama : Drs. RAHIMIN KATJONG, M.Ed
Tempat Tanggal Lahir : Fakfak, 28 Juni 1948
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : Strata 2 (S2)
Nama Isteri : Naning Wibowo
Jumlah Anak : 5 (Lima) Orang
Riwayat Organisasi : Guru, Kasior, Kakandep dikbud, Kormin, Kadis P dan P sultra Popsi, Korpri, Kosgoro, Pramuka, Koni, PGSI
http://www.papuabaratprov.go.id