SEJARAH KOTA DAN KABUPATEN: September 2011

PROP MALUKU UTARA

Motto: Marimoi Ngone Futuru

Maluku Utara adalah salah satu provinsi di Indonesia. Provinsi yang biasa disingkat sebagai "Malut" ini terdiri dari beberapa pulau di Kepulauan Maluku.

Ibukota terletak di Sofifi, Kecamatan Oba Utara, sejak 4 Agustus 2010 menggantikan kota terbesarnya, Ternate yang berfungsi sebagai ibukota sementara selama 11 tahun untuk menunggu kesiapan infrastruktur Sofifi[3].

Kondisi Geografis

Luas total wilayah Provinsi Maluku Utara mencapai 140.255,32 km². Sebagian besar merupakan wilayah perairan laut, yaitu seluas 106.977,32 km² (76,27%). Sisanya seluas 33.278 km² (23,73%) adalah daratan.

Pulau-Pulau

Provinsi Maluku Utara terdiri dari 395 pulau besar dan kecil. Pulau yang dihuni sebanyak 64 buah dan yang tidak dihuni sebanyak 331 buah.

Pulau Halmahera (18.000 km²)

Pulau Cibi (3.900 km²)

Pulau Taliabu (3.195 km²)

Pulau Bacan (2.878 km²)

Pulau Morotai (2.325 km²)

Pulau Ternate

Pulau Tidore

Pulau Makian

Pulau Kayoa

Pulau Gebe

Peta Wilayah Propinsi Maluku Utara.

Sejarah

Sebelum Penjajahan

Daerah ini pada mulanya adalah bekas wilayah empat kerajaan Islam terbesar di bagian timur Nusantara yang dikenal dengan sebutan Kesultanan Moloku Kie Raha (Kesultanan Empat Gunung di Maluku), yaitu:

Kesultanan Bacan

Kesultanan Jailolo

Kesultanan Tidore

Kesultanan Ternate.

Pendudukan Militer Jepang

Pada era ini, Ternate menjadi pusat kedudukan penguasa Jepang untuk wilayah Pasifik.

Zaman Kemerdekaan

Orde Lama

Pada era ini, posisi dan peran Maluku Utara terus mengalami kemorosotan, kedudukannya sebagai karesidenan sempat dinikmati Ternate antara tahun 1945-1957. Setelah itu kedudukannya dibagi ke dalam beberapa Daerah Tingkat II (kabupaten).

Upaya merintis pembentukan Provinsi Maluku Utara telah dimulai sejak 19 September 1957. Ketika itu DPRD peralihan mengeluarkan keputusan untuk membentuk Provinsi Maluku Utara untuk mendukung perjuangan untuk mengembalikan Irian Barat melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 1956, namun upaya ini terhenti setelah munculnya peristiwa pemberontakan Permesta.

Pada tahun 1963, sejumlah tokoh partai politik seperti Partindo, PSII, NU, Partai Katolik dan Parkindo melanjutkan upaya yang pernah dilakukan dengan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Gotong Royong (DPRD-GR) untuk memperjuangkan pembentukan Provinsi Maluku Utara. DPRD-GR merespons upaya ini dengan mengeluarkan resolusi Nomor 4/DPRD-GR/1964 yang intinya memberikan dukungan atas upaya pembentukan Provinsi Maluku Utara. Namun pergantian pemerintahan dari orde lama ke orde baru mengakibatkan upaya-upaya rintisan yang telah dilakukan tersebut tidak mendapat tindak lanjut yang konkrit.

Orde Baru

Pada masa Orde Baru, daerah Moloku Kie Raha ini terbagi menjadi dua kabupaten dan satu kota administratif. Kabupaten Maluku Utara beribukota di Ternate, Kabupaten Halmahera Tengah beribukota di Soa Sio, Tidore dan Kota Administratif Ternate beribukota di Kota Ternate. Ketiga daerah kabupaten/kota ini masih termasuk wilayah Provinsi Maluku.

Orde Reformasi

Pada masa pemerintahan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, muncul pemikiran untuk melakukan percepatan pembangunan di beberapa wilayah potensial dengan membentuk provinsi-provinsi baru. Provinsi Maluku termasuk salah satu wilayah potensial yang perlu dilakukan percepatan pembangunan melalui pemekaran wilayah provinsi, terutama karena laju pembangunan antara wilayah utara dan selatan dan atau antara wilayah tengah dan tenggara yang tidak serasi.

Atas dasar itu, pemerintah membentuk Provinsi Maluku Utara (dengan ibukota sementara di Ternate) yang dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pemekaran Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.[4]

Dengan demikian provinsi ini secara resmi berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999 sebagai pemekaran dari Provinsi Maluku dengan wilayah administrasi terdiri atas Kabupaten Maluku Utara, Kota Ternate dan Kabupaten Maluku Utara.

Kantor Gubernur Maluku Utara

Selanjutnya dibentuk lagi beberapa daerah otonom baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kota Tidore.

Kabupaten dan Kota

No. Kabupaten/Kota Ibu kota

1 Kabupaten Halmahera Barat Jailolo

2 Kabupaten Halmahera Tengah Weda

3 Kabupaten Halmahera Utara Tobelo

4 Kabupaten Halmahera Selatan Labuha

5 Kabupaten Kepulauan Sula Sanana

6 Kabupaten Halmahera Timur Maba

7 Kabupaten Pulau Morotai Morotai Selatan

8 Kota Ternate Ternate

9 Kota Tidore Kepulauan Soasiu

Kabupaten 6

Kota 2

Kecamatan 45

Desa/kelurahan 730

Pemerintahan

Gubernur

No. Nama Sejak Hingga Keterangan

1.Saleh Latuconsina (Pejabat Gubernur) ? 18 April 2002

2.Sinyo Harry Sarundajang (Pejabat Gubernur) 18 April 2002 25 November 2002 Dilantik oleh Mendagri Hari Sabarno

3.Thaib Armaiyn 25 November 2002 25 November 2007 Dilantik oleh Mendagri Hari Sabarno.

4.Sekretaris Provinsi Maluku Utara 25 November 2002 2007 Dilantik oleh Mendagri Hari Sabarno.

5.Timbul Pudjianto (Pejabat Gubernur) 2007 2008 Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD). Hasil pemilihan kepala daerah masih disengketakan antara pasangan Thaib Armaiyn dan Abdul Gani Kasuba dengan pasangan Abdul Gafur dan Aburahim Fabanyo.

6.Thaib Armaiyn Oktober 2008 sekarang

Perwakilan

DPRD Maluku Utara hasil Pemilihan Umum Legislatif 2009 tersusun dari 15 partai, dengan perincian sebagai berikut:[5]

Partai Kursi %

Partai Golkar 10 -

Partai Demokrat 5 -

PDI-P 5 -

PKS 4 -

PBB 4 -

PAN 4 -

Partai Gerindra 2 -

Partai Hanura 2 -

PDS 2 -

PDK 1 -

PPP 1 -

PKPB 1 -

PPD 1 -

Barnas 1 -

Total 45 100,0

Ekonomi

Perekonomian daerah sebagian besar bersumber dari perekonomian rakyat yang bertumpu pada sektor pertanian, perikanan dan jenis hasil laut lainnya.

Daya gerak ekonomi swasta menunjukkan orientasi ekspor, antara lain:

Pengolahan Kayu (Pulau Halmahera)

Falabisahaya (Pulau Mangoli)

Perkebunan Pisang di Galela (Pulau Halmahera)

Perikanan dengan melibatkan perikanan rakyat oleh PT. Usaha Mina (BUMN) di Panamboang (Pulau Bacan)

Tambang Emas oleh PT. Nusa Halmahera Mineral di Kao dan Malifut (Pulau Halmahera)

Tambang Nikel oleh PT. Aneka Tambang di Pulau Gebe dan Pulau Pakal

Transportasi

Jalan Darat

Panjang Jalan

Jalan negara; sepanjang 58,50 km

Jalan provinsi; sepanjang 404 km

Jalan kabupaten; sepanjang 501,20 km

Fisik Jalan

Jalan aspal; sepanjang 106 km

Jalan sirtu; sepanjang 6 km

Jalan tanah; sepanjang 851,7 Km

Kondisi Jalan

Baik; sepanjang 4 km,

Sedang; sepanjang 56,3 km

Rusak ringan; sepanjang 112,7 km

Rusak berat; sepanjang 474 km

Belum ditembus; sepanjang 310,4 km

Kendaraan Angkutan (per April 2010)

Roda dua (ojek); sejumlah > 5000 unit

Roda empat; sejumlah > 500 unit

Mobil Penumpang (Mikrolet dan Carry); sejumlah > 300 unit

Mobil (Pick Up) Led Bak R6; sejumlah > 300 unit

Roda enam; sejumlah 50 unit

Mobil Barang (Truck Bak Kayu); sejumlah 100 unit

Mobil Barang (Dump Truck); sejumlah 100 unit

Catatan kaki

^ "Perpres No. 6 Tahun 2011". 17 Februari 2011. Diakses pada 23 Mei 2011.

^ Sensus Penduduk 2010

^ "SBY Resmikan Perpindahan Ibu Kota Maluku", Kompas Daring, 4 Agustus 2010. Diakses pada 4 Agustus 2010.

^ Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negera Nomor 3895

^ Partai Golkar Tempatkan Wakil Terbanyak di DPRD Provinsi Malut. Media Indonesia Daring. Edisi 19-05-2009.

Pranala luar

(Indonesia) Situs resmi pemerintah provinsi

Profil Demografi Maluku+Utara

Profil Ekonomi Maluku+Utara

Profil Wisata Maluku+Utara

Ekonomi Regional Maluku+Utara

Statistik Regional Maluku+Utara

(Indonesia) Badan Pusat Statistik: Maluku Utara

http://id.wikipedia.org

KOTA TIDORE KEP

KOTA TERNATE

KAB P MOROTAI

KAB KEP SULA

KAB HALMAHERA TIMUR

KAB HALMAHERA SELATAN

KAB HALMAHERA UTARA

KAB HALMAHERA TENGAH

KAB HALMAHERA BARAT

KAB

PROP PAPUA

SEKILAS PAPUA

Peta Provinsi Papua.

Papua adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Nugini bagian barat atau west New Guinea.

Papua juga sering disebut sebagai Papua Barat karena Papua bisa merujuk kepada seluruh pulau Nugini termasuk belahan timur negara tetangga, east New Guinea atau Papua Nugini. Papua Barat adalah sebutan yang lebih disukai para nasionalis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk negara sendiri. Provinsi ini dulu dikenal dengan panggilan Irian Barat sejak tahun 1969 hingga 1973, namanya kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Soeharto pada saat meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport, nama yang tetap digunakan secara resmi hingga tahun 2002. Nama provinsi ini diganti menjadi 'Papua' sesuai UU No 21/2001 Otonomi Khusus Papua. Pada masa era kolonial Belanda, daerah ini disebut Nugini Belanda (Dutch New Guinea).

Asal kata Irian adalah Ikut Republik Indonesia Anti-Netherland.

Kata Papua sendiri berasal dari bahasa melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli.

Pada tahun 2004, disertai oleh berbagai protes, Papua dibagi menjadi dua provinsi oleh pemerintah Indonesia; bagian timur tetap memakai nama 'Papua' sedangkan bagian baratnya menjadi Irian Jaya Barat.

GeografiLuas wilayah

Luas 420.540 km

Iklim

Curah hujan 1.800 3.000 mm

Suhu udara 19-28C

Kelembapan 80%

Kelompok suku asli di Papua

Kelompok suku asli di Papua terdiri dari 255 suku, dengan bahasa yang masing-masing berbeda. Suku-suku tersebut antara lain :

Ansus

Amungme

Asmat

Ayamaru, mendiami daerah Sorong

Bauzi

Biak

Dani

Empur, mendiami daerah Kebar dan Amberbaken

Hatam, mendiami daerah Ransiki dan Oransbari

Iha

Komoro

Mee, mendiami daerah pegunungan Paniai

Meyakh, mendiami Kota Manokwari

Moskona, mendiami daerah Merdei

Nafri

Sentani, mendiami sekitar danau Sentani

Souk, mendiami daerah Anggi dan Menyambouw

Waropen

Wamesa

Muyu

Tobati

Enggros

Korowai

Fuyu

VISI DAN MISI PAPUA

VISI

Saya Melihat Papua Baru

Ketika kita berdiri dari titik itu, saya mengarahkan pandangan saya jauh ke depan. Seolah-olah saya bermimpi dan mimpi itulah yang menjadi visi saya. alam mimpi itu saya melihat PAPUA BARU. Nun jauh di sana saya melihat suatu cahaya yang menyinari suatu pulau, dalam kegelapan.

Mata saya semakin terbuka, semakin terarah dan semakin terfokus, seolah-olah pulau itu semakin mendekat, saya melihat pulau itu begitu indah dan begitu kaya; keindahan lautnya, pantai, sungai, gunung dan lembah, serta keindahan flora dan faunanya. Keindahan itu tetap terpelihara dengan baik. Pulau itu begitu kaya dengan kekayaan di lautan, di daratan, di bawah tanah dan di udara.

Kemudian saya melihat penduduknya. Tidak terlalu banyak. Ada suku-suku asli pemilik dari pulau itu. Ada pula saudara-saudaranya yang datang dari pulau-pulau lain dan menetap di situ. Mereka hidup dalam suasana persaudaraan dan saling mengasihi, karena pendatang menghormati dan mengakui hak-hak penduduk asli dan sebaliknya penduduk asli mengulurkan tangannya dan memberikan tempat-tempat yang layak dan aman kepada pendatang untuk hidup bersama. Mereka hidup dalam suasana penuh persaudaraan, penuh harmoni, aman, damai dan tenteram.

Mereka bekerja keras dan rajin belajar. Mereka bekerja saling bahu membahu. Tingkat kesejahteraan mereka dari hari ke hari terus meningkat mencapai tingkat yang melebihi saudara-saudaranya di pulau-pulau lain. Mereka memiliki peradaban dan martabat yang tinggi.

Mereka adalah penduduk yang tertib, penuh disiplin dan taat kepada hukum. Mereka menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kebenaran. Menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral. Mereka adalah umat yang beragama, beriman dan taat kepada Tuhan Allah, Sang Pencipta Yang Maha Kuasa.

Sesudah itu saya melihat pemimpin-pemimpinnya. Mereka terpilih langsung oleh rakyat secara demokratis. Mereka memiliki kapasitas dan kemampuan kepemimpinan yang tinggi, tetapi rendah hati. Mereka tidak mengenal korupsi, kolusi dan nepotisme. Mereka tidak mengenal diskriminasi. Mereka diurapi oleh Tuhan Allah sendiri dengan hikmat, marifat dan kebijaksanaan. Mereka memiliki wibawa dan kharisma. Mereka menjadi contoh dan teladan bagi rakyatnya

Pemerintahannya adalah pemerintahan yang terbaik, bersih dan berwibawa. Suatu pemerintahan yang melayani rakyatnya dengan sebaik-baiknya. Demikian juga sebaliknya, rakyatnya hormat dan taat kepada pemimpin-pemimpinnya yang memerintah. Suatu pemerintahan yang akhirnya menjadi contoh dan teladan bagi provinsi-provinsi lain.

Inilah, kurang lebih mimpi saya tentang Papua Baru yang akan kita bangun di masa depan. Inilah Papua Baru yang akan kita tuju. Kita akan berjalan dengan penuh iman dan pengharapan, memasuki dan menikmati hari-hari dan tahun-tahun terbaik di hadapan kita yang Tuhan Allah sendiri telah sediakan bagi kita semua. Mengapa tidak?

MISI

Misi kita adalah mewujudkan cita-cita ini menjadi kenyataan. Tetapi masa depan yang lebih baik itu, tidak akan jatuh dari langit. Membangun masa depan yang lebih baik, merupakan suatu pekerjaan besar yang tidak pernah akan selesai, karena merupakan suatu proses yang akan berlangsung secara terus-menerus.

Proses itu pada hakekatnya merupakan suatu dialog segitiga antara Tuhan Allah Sang Pencipta dengan manusia dan alam sekitarnya. Proses itulah yang akan kita kenal sebagai Proses Pembangunan. Dan proses pembangunan adalah proses perubahan, yaitu proses transformasi masyarakat, menuju terwujudnya masyarakat baru.

Proses itu ibarat suatu perjalanan yang panjang, tidak mengenal kata akhir. Kita harus tahu tujuan ke arah mana kita harus pergi. Kita harus tau kendaraan apa yang paling sesuai untuk membawa kita menuju tujuan. Kita harus mengenal dengan baik medan itu bukanlah medan yang bebas dari hambatan, rintangan maupun gangguan. Kita juga harus tahu kekuatan dan kelemahan kita.

Dengan demikian misi kita. Sebagai suatu pekerjaan besar, suatu proses yang berjalan secara terus-menerus, membutuhkan tiga prasyarat yaitu, pertama kekuasaan (power), kedua sumber daya (resources) dan ketiga kepemimpinan (leadership).

Kita sudah memiliki kekuasaan yang besar, Undang-undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di Papua dalam memberikan kekuasaan yang besar dibandingkan kekuasan yang kita miliki sebelumnya. Kekuasaan itu telah memberikan kewenangan, ruang dan peluang yang sangat besar kepada kita untuk menggunakannya secara bertanggung jawab.

Kita sudah memiliki sumber daya yang besar. Sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya keuangan, dengan kekuatan dan kelemahan yang di milikinya. Segenap sumber daya yang dimiliki, perlu diorganisasikan dan dikelola secara efisien dan efektif.

Demikian juga masalah-masalah yang kita hadapi dan kita gumuli adalah masalah-masalah yang besar dan kompleks. Bahkan masalah-masalah itu telah mempertaruhkan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Persoalan kita sekarang adalah bahwa rakyat Papua sekarang membutuhkan seorang pemimpin yang besar pula. Hanya dengan memiliki suatu kapasitas kepemimpinan yang kuat dan bijaksana, ia dapat memggunakan kekuasaan itu secara bijaksana dan bertanggung jawab, dan mampu mengelola segenap sumber daya yang tersedia dengan sebaik-baiknya untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

ARTI LAMBANG PAPUA

Bentuk lambang daerah dan artinya berdasarkan Perda No.7 Tahun 1992

Wadah Lambang Daerah berbentuk PERISAI BERPAJU LIMA adalah menggambarkan kesiap-siagaan dan ketahanan. Paju lima menunjukkan jumlah sila dalam Pancasila. Warna dasar kuning emas pada bagian bawah perisai dan pita tersebut melambangkan keagungan yang mengandung pengertian sebagai gambaran cita usaha pengalian hasil - hasil kekayaan bumi dan alamnya. Warna dasar biru tua pada bagian atas perisai tersebut, melukiskan kekayaan lautan / perairan Papua. Jalur kuning melingkari tepian perisai tersebut menggambarkan keyakinan tercapainya segala usaha dan perjuangan. Jalur hitam yang melingkari pita dan warna tulisan hitam menggambarkan kemantapan dan kebulatan tekad untuk berkarya swadaya.

Tiga buah TUGU yang masing-masing berwarna abu-abu, sebelah kanan dan berwarna putih sebelah kiri di atas TUMPUKAN BATU persegi panjang, bersusun 2 (dua) masing-masing berderet 6 (enam) dan 9 (sembilan) yang berwarna putih bergaris-garis batas hitam: Perjuangan TRIKORA dan kemenangan PEPERA Tahun 1969. Tumpukan batu tersebut juga melambangkan Dinamika Pembangunan di Daerah ini. Warna abu-abu putih dan bergaris-garis hitam melambangkan ketenangan dan kesucian. Setangkai BUAH PADI yang berisi 17 (tujuh belas) butir padi berwarna kuning bertangkai kuning pula yang terdapat di sebelah kanan dan setangkai BUAH KAPAS yang terdiri dari 8 (delapan) buah berwarna putih bertangkai Hijau Tua yang terdapat disebelah kiri daripada tiga buah Tugu tersebut yang diikat dengan sehelai PITA berwarna merah berlekuk 4 (empat) dan berjurai 5 (lima) adalah melukiskan kesatuan dan persatuan Bangsa yang dijiwai oleh semangat Proklamasi 17 Agustus 1945 untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tiga buah GUNUNG berjajar yang sama tingginya berwarna hijau tua dan berpuncak putih salju adalah menggambarkan ciri khas Daerah Papua. Warna hijau tua ketiga buah gunung dan tangkai dari buah kapas itu, melambangkan kesuburan tanah / kekayaan alam daratan Papua. Sedangkan tulisan "Papua" dalam huruf cetak yang berwarna kuning adalah menggambarkan keluhuran / keagungan cita.

Profil Wakil Gubernur Provinsi Papua

Barnabas Suebu, SH

Tempat/Tgl Lahir : Sentani, 29 April 1946

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Jl. Beringin B/01 Perumnas II Waena RT/ RW 002/05 Kelurahan Yabansai Abepura,

Kota Jayapura - Papua

No. Telp. : a. Rumah : (0967) 573284

b. Kantor : (021) 7388n5347

c. HP : 0815 1832303

Agama : Kristen Protestan

Status Pernikahan : Menikah

Nama Istri : Maryam S. Tokoro

Jumlah Anak : 6 (enam) orang

Nama Ayah : Bonifasius Suebu

Nama Ibu : Salomi Monim

Riwayat Pendidikan :

Sarjana Muda Hukum Universitas Cendrawasih, tahun 1976 (ijazah)

Sarjana Hukum, Universitas Cendrawasih, tahun 1988 (ijazah)

LEMHANAS, Kursus Reguler Angkatan XVII, tahun 1984 (ijazah)

Pengalaman Organisasi :

Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Cendrawasih 1972-1975

Ketua DPD KNPI Provinsi Irian Jaya, 1974-1975

Ketua Umum KADIN Provinsi Dati I Irian Jaya, 1981-1987

Ketua DPD GOLKAR Provinsi Dati I Irian Jaya, 1983-1988

Ketua Dewan Pertimbangan GOLKAR Provinsi Dati I Irian Jaya, 1986-1993

Ketua Umum KONI Provinsi Irian Jaya, 1983-1988

Anggota Dewan Pembina KADIN Indonesia, 1994-1999

Pengalaman Pekerjaan :

Pengamat cuaca pada Badan Meteorologi dan Geofisika Provinsi Irian Jaya 1962-1970

Anggota DPRD Provinsi Dati I Irian Jaya, 1977-1982

Ketua DPRD Provinsi Dati I Irian Jaya, 1982-1987

Ketua DPRD Provinsi Dati I Irian Jaya, 1987-1988

Gubernur Kepala Daerah Provinsi Dati I Irian Jaya, 1988-1993

Anggota Tim Penasehat Menristek/Ketua BPPT/Ketua BPIS, Selaku Ketua Harian Dewan Pengembangan Kawasan Timur

Anggota Badan Pertimbangan Pendidian Nasional (BPPN), 1990-1998

Anggota Majelis Pertimbangan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), 1994-1999

Anggota MPR, 1997-2002

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Mexico , Honduras dan Panama 1999-2002

Anggota Dewan Penyantun dari United Board for Christian Higher Education in Asia , 2004- Sekarang

Profil Wakil Gubernur Provinsi Papua

Alex Hesegem, SE

Tempat/Tgl Lahir : Wamena, 14 Juli 1957

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Kompleks Perumahan Kotaraja Grand No. B.35

Distrik Jayapura Selatan, Kotamadya Jayapura

Provinsi Papua

Agama : Kristen Protestan

Status Pernikahan : Menikah

Nama Istri : Amelia Infandi

Tempat/Tgl Lahir : Biak, 9 April 1965

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Anak-Anak : Elsye Hesegem (Jayapura, 8 April 1983)

Samuel M. Hesegem (Jayapura,26 Februari 1986)

Margaretha E. Hesegem (Jayapura, 6 July 1987)

Riwayat Pendidikan :

SD YPK Paulus Dok V Jayapura (1973)

SMP YPK Paulus Dok V Jayapura (1976)

SMA Gabungan Dok V Jayapura (1976 - 1978)

KPAA Negeri Jayapura (1981)

Akademi Pimpinan Perusahaan Ottuw Geissler Jayapura (1982 - 1986)

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (1994 - 2000)

Fakultas Ekonomi Universitas Wiraswasta Indonesia Jakarta (2003)

Kursus P4 dan Latihan Kepemimpinan Pemuda Tingkat Nasional dii Jakarta (1982)

Pendidikan dan Latihan LSSTPLJ di Jayapura (1986)

Pengalaman Organisasi :

Tahun 1982 ketua Biro Kependudukan dan Lingkungan Hidup DPD KNPI Provinsi Irian Jaya.

Tahun 1987 Wakil Sekretaris DPD KNPI Provinsi Irian Jaya

Tahun 1983 Ketua Biro Seni Budaya DPD AMPI Provinsi Irian Jaya

Tahun 1984 Sekretaris DPD KOSGORO Daerah Tingkat II Jayapura

Tahun 1989 Wakil Ketua DPD AMPI Provinsi Irian Jaya

Tahun 1994 sampai sekarang Sekretaris Dewan Penasehat Seni Budaya DPD AMPI Provinsi Irian Jaya

Tahun 1993 Ketua Biro Kerohanian DPD Golkar Prvinsi Irian Jaya

Tahun 1997 Wakil Sekretaris DPD Golkar Provinsi Irian Jaya

Tahun 1999 sampai 2001 Sekretaris Fraksi Utusan Daerah MPR RI persiapan di Jakarta

Tahun 2000 Diangkat Sebagai Ketua Panitia Seminar Nasional di tingkat MPR RI dengan Thema "Negara Kesatuan Versus Negara"

Tahun 2003 diangkat sebagai Anggota Kelompok Kerja Bidang Perhubungan, Kimpraswil, Pertambangan dan Sumber Daya Mineral pada DPP Partai Golkar di Jakarta

Tahun 2005 Diangkat sebagai Anggota Kelompok kerja Bidang Perikanan dan Kehutanan pada DPP Partai Golkar di Jakarta

Pengalaman Pekerjaan :

Tahun 1974 di angkat sebagai pegawai honorer pada Biro Umum SekwildaTingkat I Irian Jaya

Tahun 1982 di angkat sebagai calon pegawai Negeri Sipil di lingkungan Biro Umum Setwilda TK I Irian Jaya

Tahun 1986 di angkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan sekretariat DPRD Provinsi Irian Jaya

Tahun 1983 di angkat sebagai Tenaga Penatar P4 Tingkat Provinsi

Tahun 1997 di angkat menjadi Anggota DPRD Provinsi Irian Jaya

Tahun 1999 di angkat menjadi Anggota MPR RI Utusan Daerah Irian Jaya

Tahun 2001 di angkat menjadi Anggota DPR RI Pengganti antar waktu dari Daerah Pemilihan Jayawijaya

http://www.papua.go.id/

INDEX